Belakangan ini isu tentang DP 0% bagi perumahan rakyat, merebak bak bunga yang sudah lama kuncup. Gubernur baru DKI Jakarta dalam kampanye pada masa pemilihan kepala daerah tahun lalu mengusung ide ini sebagai bagian dari kampanye. Setelah terpilih, dilihat dari berita-berita di Media Online, memang ada upaya yang mengarah ke upaya pemenuhan rumah rakyat dengan DP 0%.
Bicara soal rumah yang adalah kebutuhan primer dari hidup manusia memang susah-susah gampang. Rumah di Jakarta sekarang mahal bo... generasi milenial yang menghidupi hidupnya sendiri tanpa bantuan dari orang tuanya, kayanya agak mustahil bisa beli rumah layak huni di Jakarta. Layak huni loh ya... bukan rumah seadanya yang penting gak kepanasan dan kebocoran.
Untuk bisa ajukan KPR ke Bank, kita dituntut untuk punya uang DP. Sekitar 20% dari harga rumah untuk rumah second, dan 10% untuk rumah baru dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Walah klo harga rumahnya 500.000.000 berarti untuk rumah second, harus punya uang 100.000.000 donk, atau minimal 50.000.000 untuk rumah baru. Ingat, syarat dan ketentuan berlaku.
Nah, gimana tuh anak-anak milenial bisa punya rumah klo gaji aja UMR Jakarta 3,6 juta. Mesti kerja berapa tahun ya, sampe tabungan kekumpul 50 juta bahkan 100 juta. ini belum termasuk nasib PNS yang untuk awal kerja gaji CPNSnya cuma 1,9 juta... gilakkk 😓
Eits, tapi tunggu, untuk PNS gak usah cemas, instansimu kerap punya rumah jatah untuk PNS. Rumah jatah yang ditujukan untuk pegawainya yang dapetnya rebutan, gak bisa jadi hak milik dan harus pindah dari sana begitu pensiun. Sekali lagi hela panas... Hmmmm..... tetep mesti beli rumah untuk anak-anak donk, atau nanti sewaktu pensiun kita ngekoss. Balik lagi kaya masih bujangan donks... Kemunduran..
Eits, jangan sedih dulu... PNS punya Bapertarum, uang gajinya selalu dipotong tiap bulan untuk bantuan DP rumah... Huffff, syukurlah. Ini dikasih sama Bapertarum? Iya, dikasih. Cuma-cuma? Iya cuma-cuma. Berapa? 5 juta. Ahhhhhh... tepok jidat, itu sih biaya bayar profisi sama biaya KPR Bank ajahh...
Pupus lagi harapan.
Tanggal 16 April 2018 lalu, ternyata Pemerintah ini peduli juga dengan isu rumah untuk warganya. Presiden dan jajaran menteri yang terlibat mengundang beberapa Dirut BUMN untuk membahas soal perumahan rakyat. katanya ada beberapa pilihan opsi. salah satunya ya dengan DP 0% itu. Selidik demi selidik, DP 0% itu teryata menggunakan program Kredit Tanpa Anggunan yang sudah ada di bank. Memang Jokowi perlu meyakinkan Dirut Bank BUMN bahwa PNS, TNI, Polri ini kan gajian terus walaupun gak performe kerjanya, dan digaji sampai pensiun. mungkin sampe umur 75, tinggal tunggu aja Tuhan berkehendak.
Realisasi dari rapat Presiden itu? ya tunggu aja pemberitahuan dari pemerintah berikutnya. semoga jawabannya pasti dan memberi solusi.
Sisca
25042018
Bicara soal rumah yang adalah kebutuhan primer dari hidup manusia memang susah-susah gampang. Rumah di Jakarta sekarang mahal bo... generasi milenial yang menghidupi hidupnya sendiri tanpa bantuan dari orang tuanya, kayanya agak mustahil bisa beli rumah layak huni di Jakarta. Layak huni loh ya... bukan rumah seadanya yang penting gak kepanasan dan kebocoran.
Untuk bisa ajukan KPR ke Bank, kita dituntut untuk punya uang DP. Sekitar 20% dari harga rumah untuk rumah second, dan 10% untuk rumah baru dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Walah klo harga rumahnya 500.000.000 berarti untuk rumah second, harus punya uang 100.000.000 donk, atau minimal 50.000.000 untuk rumah baru. Ingat, syarat dan ketentuan berlaku.
Nah, gimana tuh anak-anak milenial bisa punya rumah klo gaji aja UMR Jakarta 3,6 juta. Mesti kerja berapa tahun ya, sampe tabungan kekumpul 50 juta bahkan 100 juta. ini belum termasuk nasib PNS yang untuk awal kerja gaji CPNSnya cuma 1,9 juta... gilakkk 😓
Eits, tapi tunggu, untuk PNS gak usah cemas, instansimu kerap punya rumah jatah untuk PNS. Rumah jatah yang ditujukan untuk pegawainya yang dapetnya rebutan, gak bisa jadi hak milik dan harus pindah dari sana begitu pensiun. Sekali lagi hela panas... Hmmmm..... tetep mesti beli rumah untuk anak-anak donk, atau nanti sewaktu pensiun kita ngekoss. Balik lagi kaya masih bujangan donks... Kemunduran..
Eits, jangan sedih dulu... PNS punya Bapertarum, uang gajinya selalu dipotong tiap bulan untuk bantuan DP rumah... Huffff, syukurlah. Ini dikasih sama Bapertarum? Iya, dikasih. Cuma-cuma? Iya cuma-cuma. Berapa? 5 juta. Ahhhhhh... tepok jidat, itu sih biaya bayar profisi sama biaya KPR Bank ajahh...
Pupus lagi harapan.
Tanggal 16 April 2018 lalu, ternyata Pemerintah ini peduli juga dengan isu rumah untuk warganya. Presiden dan jajaran menteri yang terlibat mengundang beberapa Dirut BUMN untuk membahas soal perumahan rakyat. katanya ada beberapa pilihan opsi. salah satunya ya dengan DP 0% itu. Selidik demi selidik, DP 0% itu teryata menggunakan program Kredit Tanpa Anggunan yang sudah ada di bank. Memang Jokowi perlu meyakinkan Dirut Bank BUMN bahwa PNS, TNI, Polri ini kan gajian terus walaupun gak performe kerjanya, dan digaji sampai pensiun. mungkin sampe umur 75, tinggal tunggu aja Tuhan berkehendak.
Realisasi dari rapat Presiden itu? ya tunggu aja pemberitahuan dari pemerintah berikutnya. semoga jawabannya pasti dan memberi solusi.
Sisca
25042018
Tidak ada komentar:
Posting Komentar